Hukum Properti – BGH Memperketat Kewajiban Pemberitahuan Penjual

News  >  Immobilienrecht  >  Hukum Properti – BGH Memperketat Kewajiban Pemberitahuan Penjual

Arbeitsrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Steuerrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Home-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Arbeitsrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte

Sesuai dengan hukum properti, penjual memiliki berbagai kewajiban untuk memberikan informasi kepada pembeli. Kewajiban-kewajiban ini telah diperketat oleh BGH dengan putusan pada tanggal 15 September 2023 (Az.: V ZR 77/22).

Hukum properti mengenal berbagai jenis cacat yang dapat terjadi pada properti. Untuk cacat tersembunyi, penjual properti memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada pembeli. Jika cacat muncul setelah pembelian, seorang pengacara yang ahli dalam hukum properti seyogyanya dilibatkan. Firma hukum MTR Legal Rechtsanwälte memberikan konsultasi kepada pembeli dan penjual serta menyediakan pengacara yang berpengalaman di bidang hukum properti.

Mahkamah Federal Jerman dengan putusan terkini memperketat kewajiban informasi prakontraktual bagi penjual properti. Dia menegaskan bahwa penjual tidak dapat dianggap memenuhi kewajiban informasinya hanya karena memberikan akses kepada pembeli ke ruang data dengan dokumen dan informasi tentang properti. Dia tidak bisa mengandalkan anggapan bahwa pembeli, melalui akses ke ruang data, akan menyadari kondisi yang wajib diungkapkan. Hukum properti memang menganggap bahwa pembeli dapat mengidentifikasi cacat yang mudah terlihat saat inspeksi properti. Namun, penyediaan dokumen dalam ruang data tidak dapat disamakan dengan inspeksi. Oleh karena itu, penjual harus menginformasikan tentang cacat dan biaya renovasi yang akan datang, demikian kata BGH.

Dalam kasus ini, penggugat membeli beberapa unit dalam kompleks bangunan komersial seharga sekitar 1,5 juta Euro. Namun, pemilik unit tidak mengetahui bahwa mereka harus membayar iuran khusus untuk pekerjaan renovasi yang akan datang. Mereka juga tidak tahu bahwa biaya untuk pekerjaan renovasi bisa mencapai hingga 50 juta Euro. Dokumen terkait itu hanya dimasukkan oleh penjual ke dalam ruang data virtual sesaat sebelum penutupan kontrak pembelian dan tidak lagi diperhatikan oleh pembeli.

BGH kini memutuskan bahwa penjual tidak memenuhi kewajiban informasi prakontraktualnya.

Keputusan ini dapat memiliki dampak besar pada transaksi properti. Pembeli dan penjual sebaiknya melibatkan pengacara yang kompeten dalam hukum properti. Seorang pengacara di bidang hukum properti dapat melakukan tinjauan uji tuntas (due diligence) dan mengungkapkan biaya serta risiko tersembunyi.

MTR Legal Rechtsanwälte memberi konsultasi pada transaksi properti dan topik-topik lain dalam hukum properti.

Hubungi kami sekarang Kontak sekarang.➤ Pengacara di bidang hukum properti – informasi lebih lanjut!

Apakah Anda memiliki masalah hukum?

Reservasi konsultasi Anda – Pilih tanggal pilihan Anda secara online atau hubungi kami.
Hotline Seluruh Jerman
Sekarang tersedia

Pesan Panggilan Balik sekarang

atau tulis kepada kami!